PROFIL KELURAHAN UMBAN SARI

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Hallo Sobat Kukerta 😀

Gimana kabar nya hari ini?👋

Jangan Lupa makan🍴

Jaga kebersihan dan kesehatan yaa👌

Jangan lupa pakai masker saat beraktivitas diluar rumah

Disini kami akan menjabarkan profil kelurahan yang menjadi tempat pengabdian kami ^^

PROFIL KELURAHAN UMBAN SARI

Struktur Kelurahan Umban Sari

Deskribsi Umum Kelurahan Umban Sari

    Kelurahan Umban Sari merupakan salah satu kelurahan yang  ada di wilayah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan merupakan kelurahan ketiga terbesar di Kecamatan Rumbai dengan luas wilayah sebesar 8,68 KM² dengan memiliki 13 RW dan 54 RT yang dimana mempunyai total penduduk yang berjumlah 12.492 jiwa (tahun 2019).

 Peta Kelurahan Umban Sari

Visi dan Misi Kelurahan Umban Sari

VISI 

TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN SMART 

MISI 

1. TERWUJUDNYA KINERJA APARATUR KELURAHAN UMBAN SARI YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL. 
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERTAQWA, MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING TINGGI. 
3. TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG SINERGIS DAN MEMILIKI KAPABILITAS. 
4. TERWUJUDNYA LINGKUNGAN KELURAHAN UMBAN SARI YANG BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN

Uraian Tugas Perangkat Kantor Kelurahan Umban Sari

• TUPOKSI Lurah

    Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. 

       Lurah mempunyai rincian tugas sesuai pasal 15 : "Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya."

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta urusan dan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat 
• Perencanaan program kerja pemerintahan ketentraman dan ketertiban kelurahan. 
• Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
• Pelaksanaan pelayanan masyarakat 
• Pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 
• Pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum. 
• Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan. 
• Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan. 
• Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat. 
• Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• TUPOKSI Sekretaris Lurah

    Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. 

    Sekretaris Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 menyelenggarakan fungsi : 

• Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. 
• Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasann dan ketentuan peraturan perundang – perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
• Perencanaan program kerja pemerintahan kelurahan. 
• Pengkoordinasian pelaksanaan tugas administasi pemerintahan kelurahan mulau dari proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
• Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. 
• Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dikelurahan. 
• Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut. 
• Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya. 
• Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 
• Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis. 
• Pengevaluasian tugas pemerintah kelurahan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 
• Pelaporan pelaksaan tugas pemerintahan kelurahan kepada walikota dan camat melalui lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 
• Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• TUPOKSI KASI Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

    Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. 

1. Kepala seksi pemerintahan ketenraman dan ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. 
2. Kepala seksi pemerintahan ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

• Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan ketenraman dan ketertiban kelurahan serta ketentraman dan ketertiban. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan ketentraman dan ketertiban. 
• Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal penyelanggaraan kegiatan pemerintahan ketentraman dan ketertiban. 
• Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan. 
• Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan ketentraman dan ketertiban kelurahan. 
• Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, idiolgi negara negara kesatuan bangsa. 
• Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 
• Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan. 
• Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republic Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertibann umum di wilayah kelurahan. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan peraturan perundang – undangan. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang – undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
• Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
• Pemerikrasaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 
• Pelaporan pelaksaan tugas utusan pemerintahan kelurahan kepada walikota dan camat melalui lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasill kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 
• Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• TUPOKSI KASI Kesejahteraan Sosial

    Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. 

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas merencakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan pertaruan perundang – undangan. 
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

• Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan kesejahteraan sosial. 
• Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja. 
• Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat. 
• Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. 
• Pemabagian tugas kepada bwahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diperoses lebih lanjut. 
• Pemeriksaan pekerjaan bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut. 
• Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat kepada walikota dan camat melalui lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• TUPOKSI KASI Pembangungan dan Pemberdayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”.

Kepala seksi pembangunan mempunyai rincian tugas : 

1. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

• Perumusan, pengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan urusan pembangunan, pemberdayaann masyarakat. 
• Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan. 
• Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kelurahan. 
• Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. 
• Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta. 
• Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
• Pelaksanaan korrdinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana daan fasilitas pelayanan umum. 
• Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 
• Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut. 
• Pemeriksaajnn pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengertahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 
• Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pembangunan kepada walikota dan camat melalui lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan 
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mekanisme Pelayanan Kantor Kelurahan Umban Sari

Standar Operasional Prosedur di Kelurahan Umban Sari

1.	Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) :	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat Pengantar RT/RW setempat. -          Kartu Keluarga yang lama (Asli). Jika hilang melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian. -          Kartu identitas pendatang dari Disduk Capil bagi pendatang baru. -          Surat pindah dari kecamatan asal (bagi pindah dalam Kota Pekanbaru). -          Fotocopy KK dari tempat asal. -          Fotocopy surat nikah/Cerat hidup mati. -          Fotocopy paspor/ijazah. -          Fotocopy akta kelahiran. -          Surat keterangan ganti nama (bagi yang berganti nama) atau perubahan datang penduduk. c.       Prosedur -          Permohonan membawa persyaratan lengkap untuk diproses. -          Mengisi formulir F-1.106 dari kelurahan. -          Selanjutnya membawa persyaratan dan pengantar KK ke kecamatan. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu
2.	Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          KK asli atau fotocopy -          Kartu Tanda Penduduk Asli (Jika hilang melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian). -          Pas photo 2x3 sebanyak 3 lembar. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untk diproses. -          Mengisi formulir F-1.07 dari kelurahan. -          Selanjutnya membawa persyaratan dan pengantar KTP ke Kecamatan. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
3.	Surat Keterangan Kelahiran	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Fotocopy akta nikah. -          Surat keterangan kelahiran dari Dokter/RS/Puskesmas/Bidan Asli. -          Apabila permohonan sudah berusia 1 (satu) tahun ke atas, harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untk diproses. -          Mengisi formulir F-2.01 dari kelurahan. -          Selanjutnya membawa persyaratan dan surat keterangan kelahiran ke badan pelayanan terpadu. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
4.	Surat Keterangan Kematian	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          KK dan KTP asli atau fotocopy. -          Surat Visum dari Dokter/RS/Puskesmas/Bidan. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untk diproses. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
5.	Surat Keterangan Pindah	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          KK dan KTP asli atau fotocopy. -          Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untk diproses. -          Mengisi formulir F1.08 dari kelurahan. -          Selanjutnya membawa persyaratan dan surat pindah ke kecamatan. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
6.	Surat Keterangan Pendatang Baru	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 5 Tahun 2008 -          PERDA No. 6 Tahun 2008 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Surat pindah dari Disduk Capil. -          Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian daerah asal. -          Fotocopy KK dan KTP c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untk diproses. -          Mengisi formulir F.1.54 dari kelurahan. -          Selanjutnya membawa persyaratan dan surat keterangan pendatang ke kecamatan. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
7.	Surat Keterangan Pengantar Nikah	a.       Dasar Hukum -          PERDA UU No. 1 Tahun 1974 b.      Persyaratan -          Fotocopy KK dan KTP pemohon, orang tua dan dua orang saksi. -          Surat pernyataan belum pernah menikkah dari  yang bersangkutan dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6000 -          Surat jaminan nikah dari orang  tua/wali dan  diketahui Ketua RT dan RW -          Fotocopy akta cerai hidup atau cerai mati. -          Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. -          Selanjutnya membawa persyaratan ke Kantor  Urusan Agama (KUA) d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
8.	Surat Keterangan Domisili	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 8 Tahun 2000 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Fotocopy KK dan KTP c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
9.	Surat Keterangan Domisili  Usaha	a.       Dasar Hukum -          PERDA No. 8 Tahun 2000 b.      Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Fotocopy KK dan KTP. -          Persyaratan dari yang bersangkutan. c.       Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. d.      Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
10.	Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian	a.       Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Fotocopy KK dan KTP pemohon. -          Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar. b.      Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. -          Selanjutnya membawa persyaratan ke kantor POLSEK/POLTABES. c.       Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.
11.	Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)	a.       Persyaratan -          Surat dasar asli dan fotocopy. -          Fotocopy KTP penjual dan pembeli. -          Fotocopy KTP sempadan. -          Mengisi formulir permohonan dari kelurahan. b.      Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. c.       Jangka Waktu -          Penanda tangan akhir oleh kepala kelurahan bisa ditunggu (apabila berkas selesai diproses serta di tanda tangani oleh semua pihak yang terkait).
12.	Surat Keterangan Tidak Mampu	a.       Persyaratan -          Surat pengantar dari RT/RW setempat. -          Fotocopy KK dan KTP pemohon. -          Surat pernyatan tidak mampu dari yang bersangkutan. b.      Prosedur -          Pemohon membawa persyaratan lengkap untuk diproses. c.       Jangka Waktu -          Bisa ditunggu.

Kependudukan Kelurahan Umban Sari

Jumlah Penduduk

NO	RW	JUMLAH RT	JUMLAH KK	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK
				LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	RW 01	6	184	414	393	807
2	RW 02	3	161	332	319	651
3	RW 03	6	308	639	577	1216
4	RW 04	3	321	565	390	955
5	RW 05	5	279	366	656	1022
6	RW 06	3	262	559	527	1086
7	RW 07	3	140	250	216	466
8	RW 08	3	300	521	436	957
9	RW 09	6	383	738	715	1453
10	RW 10	3	397	526	602	1128
11	RW 11	4	160	340	344	684
12	RW 12	4	303	544	437	981
13	RW 13	5	232	476	571	1047
TOTAL		54	3430	6270	6183	12453

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	GOLONGAN UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		TOTAL (JIWA)
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	0 – 4	337	483	860
2	5 – 9	578	681	1259
3	10 – 14	682	731	1413
4	15 – 19	626	618	1244
5	20 – 24	394	661	1055
6	25 – 29	693	728	1421
7	30 – 34	671	632	1303
8	35 – 39	585	380	965
9	40 – 44	545	496	1041
10	45- 49	296	280	576
11	50 – 54	284	159	443
12	55 – 59	267	119	386
13	60 – 64	156	134	290
14	65 – 69	87	61	148
15	70 – 74	15	10	25
16	75 Keatas	14	10	24
TOTAL		6270	6183	12453

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	RW	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA						JUMLAH
		ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU
1	RW 01	790	6	10	1	-	-	807
2	RW 02	514	5	132	-	-	-	651
3	RW 03	1061	8	143	-	4	-	1216
4	RW 04	927	-	21	-	7	-	955
5	RW 05	739	50	231	-	2	-	1022
6	RW 06	1007	1	58	-	20	-	1086
7	RW 07	461	-	-	-	5	-	466
8	RW 08	831	52	66	-	8	-	957
9	RW 09	1244	49	146	-	14	-	1453
10	RW 10	938	36	146	-	8	-	1128
11	RW 11	545	5	134	-	-	-	684
12	RW 12	851	23	107	-	-	-	981
13	RW 13	833	16	198	-	-	-	1047
TOTAL		10.741	251	1392	1	68	-	12453

Orbitasi Wilayah

No	Indikator
1	Jarak Ke Ibukota Kecamatan	± 7	Km
	a.     Lama Jarak Ke Ibukota Kecamatan Dengan Kendaraan Bermotor	± 10	Menit
	b.     Kendaraan Umum Ke Ibukota Kecamatan	Ada
2	Jarak Ke Ibukota Kab. / Kota	± 12	Km
	a.     Lama Jarak Ke Ibukota Kab. / Kota Dengan Kendaraan Bermotor	± 20	Menit
	b.     Kendaraan Umum Ke Ibukota Kab. / Kota	Ada
3	Jarak Ke Ibukota Provinsi	± 12	Km
	a.     Lama Jarak Ke Ibukota Provinsi Dengan Kendaraan Bermotor	± 20	Menit
	b.     Kendaraan Umum Ke Ibukota Provinsi	Ada

Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Usia belum masuk sekolah	255
2	Usia 7 – 12 tahun yang sedang bersekolah	1790
3	Tamat SD/Sederajat	1922
4	Tamat SMP/Sederajat	210
5	Tamat SMA/Sederajat	761
6	Tamat D-3/Sederajat	1979
7	Tamat S-1/Sederajat	912
8	Tamat S-2/Sederajat	364
9	Tamat S-3/Sederajat	64
10	Tamat SLBA	-
11	Tamat SLBB	-
12	Tamat SLBC	-

Lembaga Pemerintahan

PEMERINTAH DESA / KELURAHAN
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada	Perda/Keputusan Bupati/Camat BelumAda Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Perda/Keputusan Bupati/Camat Belum Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Kelurahan	7 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan	5 unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada – Aktif
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Jumlah Staf	Orang
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	S1, S2, S3
Kepala Desa/Lurah
- Nama	Hj. Asparida, S.Sos., M.Si
- Status Kepegawaian	PNS
- Pangkat/Golongan	Penata TK. I / IIID
- NIP	19680501 200112 2 004
- Pendidikan	S2
Sekretaris Desa/Kelurahan :
- Nama	Indrahayu, S.Sos
- Status Kepegawaian	PNS
- Pangkat/Golongan	Penata / III C
- NIP	19740213 199103 2 003
- Pendidikan	S 1
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Junaidhi, S.Sos
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Nina Nelma Yenti, S.Pd
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Dra. Maiyendriati, M.Pd

Lembaga Pendidikan

Nama	Terakreditasi	Terdaftar	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Peme-rintah	Swasta	Desa /Kelu-rahan
1.      Play Group	√			1		4	51
2.      TK	√			6
3.      SD/sederajat	√		4	1		88	1922
4.      SMP/sederajat	√		2			28	633
5.      SMA/sederajat	√		2			185	2545
6.      PTN	√
7.      PTS	√
8.      SLB

Lembaga Keamanan

1. Hansip dan Linmas
·         Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada
·         Jumlah anggota Hansip
·         Pelaksanaan SISKAMLING	Ada
·         Jumlah Pos Kamling	20 Unit
2. Kerjasama Kelurahan dengan TNI-POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS
·         Mitra Koramil / TNI		Ada (BABINSA)
·         Jumlah anggota		1 Orang
·         Babinkamtibmas / POLRI		Ada
·         Jumlah anggota		1 Orang

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Lembaga	Ruang Lingkup Kegiatan
Lpmk	Sk Lurah	1	Agama,Sosial,Pembangunan   Pemberdayaan Ekonomi Kopersasi Dan Ukm, Dikbud Dan Olahraga
Pkk	Sk Lurah	1	Agama,Sosial
Rukun Warga	Sk Lurah	13
Rukun Tetangga	Sk Lurah	54
Karang Taruna	Sk Lurah	1	Pengamalan Pancasila,Pendidikan Dan Ketrampilan, Pangan, Kesehatan

Lembaga Ekonomi

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah Unit
1	Koperasi Unit Desa	-
2	Koperasi Simpan Pinjam	1
3	Kelompok Simpan Pinjam	-
4	Bumdes	-

UMKM

No	Jenis Usaha	Jumlah (Unit)
1	Makanan	17
2	Harian	21
3	Ternak	12
4	Kerajinan	2
5	Bahan Bangunan	4

Sarana dan Prasarana Transportasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan
·         Panjang jalan aspal
·         Panjang jalan makadam	-	-
·         Panjang jalan tanah	-	-
·         Panjang jalan sirtu	-	-
·         Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.2. Jembatan Desa/Kelurahan
·         Jumlah jembatan beton	4	-
·         Jumlah jembatan besi	-	-
·         Jumlah jembatan kayu	2	1
Jumlah Total :	6	1

Sarana Transportasi Darat

	Jenis Sarana	Keberadaan (P = Ada)	Jumlah (Unit)
1.	Bus umum	-	-
2.	Truck umum	-	-
3.	Angkutan Per-Desa/Kelurahanan	-	-
4.	Ojek	-	-
5.	Delman/bendi/cidomo	-	-
6.	Becak	-	-
7.	Kereta api	-	-

Prasarana Komunikasi dan Informasi

1. Telepon
Telepon umum (Unit)	-
Wartel (Unit)	-
Warnet (Unit)	7
Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada
2. Kantor Pos
Kantor pos (Unit)	-
Kantor pos pembantu (Unit)	-
Tukang pos (Orang)	-
3. Koran/majalah/buletin
Koran/surat kabar	Tidak ada
Majalah	Tidak ada
Papan iklan/reklame	Ada
Papan pengumuman	Ada

Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Gedung Kantor	Ada
Kondisi	Baik, Permanen
Jumlah ruang kerja	3 Ruang
Aula	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	Tidak
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan	Tidak
Inventaris dan alat tulis kantor
Jumlah mesin tik	3 buah
Jumlah meja	9 buah
Jumlah kursi	80 buah
Jumlah almari arsip	4  buah
Komputer	3 unit
Mesin fax	- unit
Kendaraan dinas	1 unit
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Buku Keputusan Kepala Lurah	Ada - Terisi
Buku administrasi kependudukan	Ada - Terisi
Buku data inventaris	Ada - Terisi
Buku administrasi Keuangan	Tidak Ada
Buku Administrasi Pembangunan	Tidak Ada
Buku profil  Kelurahan	Ada - Terisi
Loket Pelayanan	Tidak Ada
Buku Registrasi Pelayanan	Ada – Terisi
Papan Informasi  Pelayanan	Ada - Terisi

Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

LKMD/LPM atau sebutan lain	ADA
Memiliki kantor sendiri	Ada
Peralatan Kantor : komputer, fax	Tidak
Mesin tik	Tidak
Kardek	Tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	Ada
Jumlah meja dan kursi	-
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	15
PKK	Ada
Gedung/kantor	Tidak
Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada
Kepengurusan	Ada
Buku administrasi PKK	Ada
Kegiatan	Ada
Jumlah kegiatan	20
Karang Taruna	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	5
RT	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	37
RW	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	Ada
Jumlah Kegiatan	37

Prasarana Peribadatan

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	Jumlah Masjid	15
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	15
3	Jumlah Gereja Kristes Protestan	6
4	Jumlah Gereja Katholik	-
5	Jumlah Wihara	-
6	Jumlah Pura	-
7	Jumlah Klenteng	2

Sarana Kesehatan

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	Jumlah Dokter Umum	3
2	Jumlah Dokter Gigi	1
3	Jumlah Dokter Spesialis Lainnya	-
4	Jumlah Paramedis	-
5	Jumlah Dukun Bersalin Terlatih	-
6	Bidan	4
7	Perawat	-
8	Dukun Pengobatan Alternatif	1
9	Jumlah Dokter Praktek	4
10	Laboratorium Kesehatan	-

Prasarana Kesehatan

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit Umum Swasta	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	-
4	Poliklinik/Balai Pengobatan	2
5	Apotik	6
6	Posyandu	10
7	Toko Obat	3
8	Balai Pengobatan Masyarakat/Swasta	-
9	Gudang Penyimpanan Obat	-
10	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	4
11	Rumah Bersalin	1
12	Balai  Kesehatan Ibu dan Anak	-
13	Rumah Sakit Mata	-

Prasarana Energi dan Penerangan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Listrik PLN	3430 KK
2	Diesel Umum	-
3	Genset Pribadi	-
4	Lampu Minyak Tanah/Jarak/Kelapa	-
5	Kayu Bakar	-
6	Batu Bara	-
7	Tanpa Penerangan	-

Sarana dan Prasarana Kebersihan

Jenis	Jumlah (Buah)
1.      Jumlah Tempat Wisata	1
2.      Hotel bintang 5	-
3.      Hotel bintang 4	-
4.      Hotel bintang 3	-
5.      Hotel bintang 2	-
6.      Hotel bintang 1	-
7.      Hotel melati	-
8.      Diskotik	-
9.      Bilyar	-
10.  Karaoke	-
11.  Museum	-
12.  Warung Makan	27
13.  Bioskop	-

Sarana dan Prasarana Kebersihan

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	Tempat Pembuangan Sementara ( TPS )	4
2	Tempat Pembuangan Akhir ( TPA )	-
3	Alat Penghancur Sampah (Incinerator)	3
4	Pengelolaan Sampah Lingkungan	-
5	Pengeololaan sampah lainnya	-